Kasus Ny. Siami dan Alif, sudah menunjukkan bukti nyata bahwa UN dan mekanismenya yang sekarang ini lebih banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikan.
Pihak Dewan Pendidikan Jawa Timur, juga sudah bereaksi, salah satunya dalam sms yang ditembuskannya kepada Prof. Hamid, Guru Besar UPI Bandung.
Berikut adalah sms yg dikirim Dewan Pendidikan Jatim, dan respon dari Prof. Hamid.
Assalamu'alaykim wr.wb.
Yth. Prof. Hamid,
Ujian Nasional yg hanya mengukur kompetensi2 tingkat rendah yg tidak penting dalam hidup namun diposisikan menentukan kelulusan, telah terbukti menghancurkan karakter murid dan guru.
Ujian Nasional ternyata tidak menciptakan nilai tambah pendidikan, tapi justru menggerogoti nilai Pendidikan.
Melihat kenyataan policy blunder ini, apakah komunitas Pendidikan berdiam diri, membiarkan korban2 moral berjatuhan lebih banyak lagi ?
Are we not guilty by obmission ?
Hormat saya.
Daniel Rosyid,
Dewan Pendidikan Jatim
------------
Syukurlah orang mulai percaya bahwa UN merusak pendidikan. Bagaimana kebohongan MA dan Diknas yang menyatakan bahwa UN tidak dilarang itu ya? Kalau tidak dilarang, mengapa diknas capek-capek sampai ke tingkat kasasi, dan MA memperkuat keputusan PN dan PT ya? Mudah-mudahan menteri faham masalah UN bukan masalah efektif, lagi-lagi pejabat salah menggunakan istilah.
Prof Hamid
-----------------
Sekali lagi, kami tetap akan menolak UN. Laksanakan putusan MA!
Kunjungi web http://tolakunas.com/ untuk mengetahui lebih lanjut mengenai gerakan menolak UN.
Pihak Dewan Pendidikan Jawa Timur, juga sudah bereaksi, salah satunya dalam sms yang ditembuskannya kepada Prof. Hamid, Guru Besar UPI Bandung.
Berikut adalah sms yg dikirim Dewan Pendidikan Jatim, dan respon dari Prof. Hamid.
Assalamu'alaykim wr.wb.
Yth. Prof. Hamid,
Ujian Nasional yg hanya mengukur kompetensi2 tingkat rendah yg tidak penting dalam hidup namun diposisikan menentukan kelulusan, telah terbukti menghancurkan karakter murid dan guru.
Ujian Nasional ternyata tidak menciptakan nilai tambah pendidikan, tapi justru menggerogoti nilai Pendidikan.
Melihat kenyataan policy blunder ini, apakah komunitas Pendidikan berdiam diri, membiarkan korban2 moral berjatuhan lebih banyak lagi ?
Are we not guilty by obmission ?
Hormat saya.
Daniel Rosyid,
Dewan Pendidikan Jatim
------------
Syukurlah orang mulai percaya bahwa UN merusak pendidikan. Bagaimana kebohongan MA dan Diknas yang menyatakan bahwa UN tidak dilarang itu ya? Kalau tidak dilarang, mengapa diknas capek-capek sampai ke tingkat kasasi, dan MA memperkuat keputusan PN dan PT ya? Mudah-mudahan menteri faham masalah UN bukan masalah efektif, lagi-lagi pejabat salah menggunakan istilah.
Prof Hamid
-----------------
Sekali lagi, kami tetap akan menolak UN. Laksanakan putusan MA!
Kunjungi web http://tolakunas.com/ untuk mengetahui lebih lanjut mengenai gerakan menolak UN.
posted from Bloggeroid
No comments:
Post a Comment