21 July, 2011

Pemda Intervensi Guru dan Kepala Sekolah

Dari: www.tribunnews.com 


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala daerah di Indonesia seperti bupati dan walikota sudah mulai turut campur dalam pelaksanaan pendidikan. Mereka terus melakukan intervensinya kepada para pejabat dinas, bahkan kepada para pendidik seperti guru dan kepala sekolah.

Menurut Sekjen Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), Iwan Hermawan, kejadian tersebut ditemukan di daerah Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Ia mengatakan aparat daerah dari yang atas hingga guru saling menekan.

"Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) itu terkait akreditasi sekolah dan kredibilitas kepala sekolah. Kalau UN gagal kepala sekolah dimutasi, sekolah turun nama baiknya, makanya kepala sekolah terus menekan guru agar baik, kepala sekolah juga ditekan kepala dinas, kepala dinas ditekan oleh Bupati atau Walikota dan walikota ditekan Gubernur," ujar Iwan saat acara diskusi Polemik di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (18/6/2011).

Dengan demikian Iwan menjelaskan sudah cukuplah pelaksanaan Ujian Nasional (UN) jika hanya menimbulkan masalah. Ujian Nasional (UN) lanjut Iwan hanya dipergunakan untuk berbagai macam kepentingan yang ada seperti misalnya, pemetaan mutu program satuan pendidikan, dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, penentuan kelulusan peserta didik dari program atau satuan pendidikan, salah satu penentu penilaian kerja guru, penentu kinerja kepala sekolah.

Terakhir, penentuan akreditasi sekolah dan indikator keberhasilan pendidikan di Kota atau Kabupaten.

Sementara itu menurut Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Oce Madril mengatakan sistem yang ada tersebut harus dipotong. Peran masyarakat secara luas dan pemerintah serta DPR juga sangat dibutuhkan.

"Saya kira peran ini bisa dilakukan siapapun, agar sama-sama bertanggung jawab mengatasi kebobrokan ini, peran serta masyarakat harus diendorce, tanggung jawab hukum dan politik membenahi sistem ada di pemerintah, dan di parlemen," pungkasnya.

No comments: